Selasa, 06 Agustus 2013

FENOMENA LINGKUNGAN KOTA JAILOLO

(Ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, ketertiban dan persampahan) 

1. Pendahuluan.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No 32 Thn 2009). 
Desa yang ada di Kota Jailolo termasuk dalam lingkungan wilayah kepesisiran, dimana karakteristik wilayah kepesisiran selalu mengalami dampak dari kejadian alam yang tanpa terasa mempengaruhi lingkungan sekitar kita, kejadian tersebut diantaranya erosi pantai, abrasi, kualitas air tawar yang menurun, iklim, hasil (produksi) perikanan menurun, dan lebih membahayakan lagi yaitu kejadian alam berupa gempa bawah dasar laut (tsunami). 
Fenomen alam ini, merupakan cerminan bagi manusia untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Cara dan sikap manusia yang cenderung mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan hidup harus segera untuk dirubah. Perwujudan dari semangat melestarikan lingkungan hidup dimulai dari diri sendiri, ajakan-ajakan dari etika agama, dan aturan-aturan yang berlaku. Ajakan untuk hidup mencintai lingkungan yang dimaknai dalam aturan-aturan, pada uraian pembahasan ini adalah perwujudan pengelolaan lingkungan perkotaan di wilayah kepesisiran Jailolo yang dikemas dalam kesadaran memaknai Kota Adipura. 

2. Landasan Pikir 
Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Lamun, Terumbu Karang dan Persampahan di Kota Jailolo. 
  1. Undang Undang No 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, 
  2. Undang Undang No 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, 
  3. Perbut No 5 tahun 2009, Tentang Ketertiban, kebersihan, keindahan serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Wilayah Halmahera Barat, 
  4. Undang Undang No 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan 
  5. PP No 81 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

3. Permasalahan 
Kebiasaan, budaya, pemahaman, dan kepedulian sebagian besar masyarakat yang masih rendah terhadap kondisi lingkungan. 

4. Ekosistem Kepesisiran 
a. Mangrove (soki) 
Potret masyarakat membeli kayu bakar, penampungan penjualan kayu bakar, dan para penebang kayu merupakan mata rantai yang sementara ini trend di wilayah Jailolo. Menjadi persoalannya adalah kayu bakar yang dipajangkan untuk kebutuhan kayu bakar adalah jenis kayu mangrove (soki), Fenomena lain yang terlihat sekitar ekosistem mangrove (soki) adalah perubahan fungsi lahan ke permukiman dan untuk keperluaan lahan tambak. Kenampakan ini, teridentifikasi bahwa pada beberapa titik di Wilayah Jailolo telah terjadi kemunduran kualitas lingkungan ekosistem mangrove. 

b. Lamun (gusungi) 
Habitat yang cocok untuk padang lamun (gusungi) adalah perairan dangkal dengan substrat karang berpasir dengan perairan yang cerah. 
Permasalahan yang mempengaruhi padang lamun adalah kerusakan padang lamun akibat kegiatan pengerukan, penimbunan, sedimentasi dan pembuangan limbah diluar kemampuan lamun beradaptasi. 

c. Terumbu Karang (karang) 
Kerusakan terumbu karang (karang) umumnya disebabkan oleh karena sedimentasi yang menutupi polip karang, penggunaan alat penangkapan (bubu), penggunaan sahu (jangkar) kapal, dan penggunaan alat penangkapan yang tidak cinta lingkungan (bom), hasil identifikasi kerusakan terumbu karang di Jailolo adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (bom) dan sedimentasi yang terjadi pada lokasi-lokasi tertentu. 

d. Fungsi Ekosistem wilayah kepesisiran. 
Mangrove, Lamun dan Terumbu karang merupakan tempat memijah, mencari makan, dan berlindung bagi biota-biota laut (burung, ikan, jenis-jenis bia, dan katang) fungsi lainnya adalah pencegah abrasi, erosi, menstabilkan unsur kimia perairan, peredam gelombang yang baik, memperlambatan tiupan angin, dan masih banyak fungsi lainnya. 

e. Hak Kelolah 
Pasal 65 Undang Undang No 32 Tahun 2009, hak pengelolaan lingkungan menurut ayat dalam pasal dijelaskan sebagai berikut: 
  1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, 
  2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat 
  3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 
  4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
  5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri 
f. Aturan Tentang Lingkungan 
Larangan yang dirincihkan pada UU No 27 Tahun 2007 dan UU No 32 Tahun 2009. Dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pasal 35 berbunyi; setiap orang secara langung atau tidak langsung dilarang: 
  • (butir a), menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang; 
  • (butir c), menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbuk karang; 
  • (butir d), menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; 
  • (butir e), menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; 
  • (butir f), melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; 
  • (butir h), menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun; 
  • (butir i), melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, social, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan adan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; 
  • (butir i), melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. 
Pasal 69 pada UU No 32 Tahun 2009, butir-butir dalam pasal yang dikutip terkait dengan ekosistem kepesisiran adalah sebagai berikut; 
  • (butir a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, 
  • (butir e) membuang limbah ke media lingkungan hidup, 
  • (butir h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, 
g. Ketentuan Pidana 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling besar Rp. 15.000.000.000.00 (limabelas miliar rupiah). 

5. Persampahan 
Salah satu filosofi dasar ditetapkan Udang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah bagaimana cara melihat sampah dari perspektif yang berbeda, yakni memandang sampah sebagai sesuatu yang punya nilai guna dan manfaat. Sehingga membuang sampah dengan percuma merupakan tindakan yang kurang tepat. Ungkapan yang dikenalkan salah seorang praktisi pengelolaan sampah, yaitu ‘dulu sampah, sekarang berkah’ adalah istilah yang sungguh tepat memaknai perubahan paradigm tentang sampah. 

a. Pengelolaan sampah 
Tindakan nyata mengelola sampah dengan benar dapat dilakukan mulai dari yang paling sederhana, yaitu mengubah sampah menjadi kompos di rumah-rumah kita, sampai dengan mengolah dan memanfaatkan sampah dalam skala bisnis yang besar dengan menggunakan teknologi tinggi. Prinsip utama mengelola sampah yang benar adalah mencegah timbulnya sampah, menggun-ulang sampah, dan mendaur ulang sampah. Itulah prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Beban polutan, resiko kesehatan dan penggunaan energy dan SDA dapat diminimilisir, dilain pihak mendatangkan benefit ekonomi. Era sekarang ini, pemerintah memprogramkan Bank Sampah. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Kegiatan ini merupakan satu rekayasa social (social engineering) untuk mengajak masyarakat memilah sampah. 

Kegiatan bank sampah mengandung potensi ekonomi kerakyatan, menyediakan kesempatan kerja. Sehingga masyarakat dapat penghasilan dari bekerja di bank sampah atau penghasilan tambahan dari tabungan bank sampah

b. Membuat Kompos Secara Sederhana
1) Bahan dan Alat yang diperlukan; 
  • Cangkul 
  • Skop 
  • Wadah/Karung 
  • Lahan pekarangan 
2) Membuat Lubang
Siapkan lubang sebagai wadah untuk menampung sampah organic, 


Gambar 1. Volume lubang yang dibuat 


3) Mengumpulkan sampah organik
  • Sisa makan (sayur, nasi basih, tulang ikan, dll) 
  • Sisa irisan (suyuran, kotoran perut ikan/insang, dll) 
  • Sampah halaman rumah (dedaunan), dan 
  • Gunakan karung/wadah untuk mengumpulkan sampah yang tersedia untuk di tampung pada galian yang telah dibuat (Gambar 1). 
4) Penimbunan Sampah 
  • Galian tanah yang dipersiapkan, diisikan dengan sampah organik, tanah, sampah organik hingga penuh. Diperkirakan ketebalan tumpukan sampah disisipi dengan timbunan tanah (Gambar 2) 
  • Bila telah penuh, bagian atas ditutupi dengan tanah 
  • Timbunan ini dibiarkan selama 2,5 bulan, dan 
  • Setelah 2,5 bulan, timbunan di galih untuk dipergunakan sebagai kompos. 

Gambar 2. Sampah organik dan tanah di susun berlapis 


c. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pokok pokok kebijakan UU No. 18 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Halmahera Barat No 5 Tahun 2009, Perbut No 5 Tahun 2009 menjelaskan:
Setiap orang atau Badan Hukum dilarang: 
  1. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dilaut/pantai, sungai/kali mati dan tempat-tempat lainnya; 
  2. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang telah disediakan; 
  3. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis, atau lain-lain yang membahayakan kecuali pada wadah/tempat sampah yang disediakan khusus untuk itu atau dikelalo secara khusus; 
  4. Membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan; 
  5. Menguburkan bangkai-bangkai hewan besar di pekarangan atau membuangnya di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak. 


6. Ketertiban dan Hewan Peliharaan

Pokok pokok kebijakan tentang ketertiban dan hewan peliharaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat No 5 Tahun 2009, bahwa: Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :dengan butir-butir terkait yaitu:
  • (butir c) berusaha dan/atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu; 
  • (butir h) memasuki racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang mengalir ataupun tidak; 
  • (butir n) membiarkan hewan berkeliaran di tempat umum; 
  • (butir o) menebang atau memangkas pohon pelindung tanpa seijin Pemerintah Daerah; 
  • (butir p) membiarkan pohon-pohon, semak-semak, pagar-pagar hidup, yang dapat menghalangi pemandangan umum di sepanjang jalan dan pada persil-persil yang terletak antara jalan pada garis sempadan muka rumah. 

7. Harapan
  • Dapat merubah pola pikir (main set) masyarakat Halmahera Barat umumnya dan masyarakat perkotaan Ibu Kota Jailolo untuk bisa menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang, 
  • Mengajak masyarakat untuk lebih peduli terdapat pola pengelolaan sampah skala kecil, yaitu pembuatan kompos rumah tangga. 





Tidak ada komentar: